PP 09 2012 Tentang Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak [pdf]

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berasal
dari:
a. Sekretariat J enderal;
b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
c. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
d. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan
Konservasi Energi;
e. Badan Geologi;
f. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber
Daya Mineral; dan
g. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan
Sumber Daya Mineral.
(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai
dengan huruf g sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
Peraturan Pemerintah ini.
(3) Harga jual yang tercantum dalam lampiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan harga jual yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 2
(1) Jenis Penerirnaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat
Jenderal sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 1 ayat (1)
huruf a berasal dari penerirnaan negara yang rnerupakan
bagian pernerintah dari hasil kerja sarna pelayanan jasa
pengelolaan dan pernanfaatan data bidang rninyak dan
gas burni dengan pihak lain.
(2) Ketentuan rnengenai tata cara penetapan besaran bagian
pernerin tah yang berasal dari hasil kerj a sarna
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri Energi dan Surnber Daya Mineral.
(3) Kerja sarna pelayanan jasa pengelolaan dan pernanfaatan
data bidang rninyak dan gas burni dengan pihak lain
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dituangkan dalarn
perjanjian kerja sarna pengelolaan dan pernanfaatan data
bidang rninyak dan gas burni.
(4) Dalarn perjanjian kerja sarna sebagairnana dirnaksud
pada ayat (3) harus dirnuat besaran bagian pernerintah.

Pasal 3
(1) Selain Jenls Penerirnaan Negara Bukan Pajak
sebagairnana ditetapkan dalarn larnpiran, jenis
Penerirnaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Burni rneliputi juga:
a. bonus tanda tangan (signature bonus) yang rnenjadi
kewajiban kontraktor rninyak dan gas burni;
b. kewajiban fin an sial atas pengakhiran kontrak
kerjasarna (terrninasi) yang belurn rnernenuhi
kornitrnen pasti eksplorasi.
(2) Besaran bonus tanda tangan (signature bonus)
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
dalarn kontrak kerja sarna.
(3) Besaran kewajiban finansial sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan jurnlah kornitrnen
pasti eksplorasi yang belurn dilaksanakan pada saat
kontrak kerjasama diakhiri.

Download PP 09 2012 Tentang Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

PP 53 2010 TENTANG DISIPLIN PNS [PDF]

Secara Ringkas Materi dalam PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS adalah Sbb:

Berlakunya PP 53/2010     : Sejak tanggal diundangkan : tgl 6 Juni 2010

Obyek/ sasaran                  : a.            PNS Pusat dan PNS Daerah  (Pasal 1 ayat  2)

                                             b.Calon PNS (pasal 2)

DISIPLIN PNS                :  Adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin

Pengertian HD                   : Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS             yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan           disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

Bentuk Hukuman Disiplin

a. hukuman disiplin ringan;

b. hukuman disiplin sedang; dan

c. hukuman disiplin berat.

Jenis Hukuman Disiplin

1.   Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:

a.   teguran lisan;

b.   teguran tertulis; dan

c.   pernyataan tidak puas secara tertulis.

2.   Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:

a.   penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b.   penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

c.   penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

PP 30 :

a. Penundaan KGB paling lama 1 th

b. Penurunan gaji  1 x KGB paling lama 1 tahun

c. Penundaan KP paling lama 1 tahun

3.   Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

a.   penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b.   pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c.   pembebasan dari jabatan;

d.   pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e.   pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

PP 30 :

a.       Penurunan pangkat : 1 tahun

b.      Huruf b tidak ada,  c sampai e sama

- PP 53 Tahun 2010 -

I.       JENIS HD UNTUK PELANGGARAN KETENTUAN JAM KERJA

A. Hukuman Disipli Ringan  ( pasal 8 )

1. Teguran Lisan : tidak masuk selama 5 hari kerja
2. Teguran Tertulis : tidak masuk selama 6 s.d 10 hari kerja
3. Pernyataan tidak puas scr tertulis : tidak masuk selama 11 s.d 15 hari kerja

B. Hukuman Disiplin Sedang ( pasal 9 )

1. Penundaan KGB selama 1 (satu ) tahun : tidak masuk selama 16 s.d 20  hari kerja
2. Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu ) tahun :  tidak masuk selama 21 s.d 25  hari kerja
3. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu ) tahun :  tidak masuk selama 26 s.d 30 hari kerja

C. Hukuman Disipliln Berat ( pasal 10 )

1. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 ( tiga ) tahun :  tidak masuk selama 31 s.d 35 hari kerja
2. Pemindahan dalam rangka Penurunan jabata setingkat lebih rendah : tidak masuk selama 36 s.d 40 hari kerja
3. Pembebasan dari jabatan Strktural atau JFT  : tidak masuk selama 41 s.d 45 hari kerja

4.      Pemberhentian dengan hormat dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian tidak dengan hormat : tidak masuk selama 46  hari kerja atau lebih

Pasal 14 : Pelanggaran Pasal 8, 9 dan 10 dihitung secara komulatif s.d akhir tahun berjalan

 Penjelasan Pasal 3 angka 11 :

Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja;

II   JENIS HD UNTUK PELANGGARAN KAMPANYE

      A.  BENTUK PELANGGARAN KAMPANYE :

1.      ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

2.      menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

3.      sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau

4.      sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

B.     Hukuman Disiplin Sedang ( pasal 12 ) angka :

6.      memberikan dukungan kepada capres/Cawapres, DPR, DPD, atau DPRD, dg menjadi pelaksana/peserta kampanye dg gunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

7.      memberikan dukungan kepada capres/Cawapres dg mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf b;

8.      memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala /Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14; dan

9.      memberikan dukungan kepada calon Kepala /Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.

C.   HUKUMAN DISPLIN BERAT (Pasal 13) angka  :

11.    memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD dengan menjadi peserta dg menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;

12.    memberikan dukungan kepada capres/cawapres dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan

13.    memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.

 III. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

1. BUPATI ( PP 53 Tahun 2010 pasal 20 ayat 1)

Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD :

1.      Sekretaris Daerah untuk semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat

2.      JFT pada jenjang Utama untuk semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat

3.      JFU pada golru IV/d dan IV/e semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat huruf a, huruf d dan huruf e.

4.      Pejabat Struktural eselon II dan JFT jenjang Madya (IV/c) dan Penyelia (III/c dan III/d) untuk semua jenih HD tingkat ringan, Sedang dan Berat;

5.      JFU golru IV/a s.d IV/c untuk jeniS HD tingkat ringan, Sedang dan Berat huruf a, huruf d dan huruf e ;

6.      Pejabat Struktural eselon III kebawah dan JFT jenjang muda dan penyelia kebawah untuk semua jenis HD tingkat Sedang dan Berat;

7.      JFU golru III/d kebawah  untuk jenis HD tingkat ringan, Sedang dan Berat huruf a, huruf d dan huruf e ;

B.   SEKRETARIS DAERAH ( Pasal 20 ayat 2 )

      Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD :

1.   Pejabat struktural eselon II di lingkungannya, untuk jenis HD Tingkat ringan ;

2.   Pejabat struktural eselon III, JFT jenjang Muda ( III/c dan III/d Kesehatan ) dan Penyelia (III/c dan III/d non kesehatan), dan JFU golru III/c dan III/d, untuk semua jenis HD ringan ;

3.   Pejabat struktural eselon IV, JFT jenjang Pertama ( gol IIIa atau III/b non guru )  dan Pelaksana Lanjutan ( III/a Kesehatan), dan JFU golru II/c s.d III/b untuk jenis HD tingkat sedang huruf a dan b;

4.   PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III dan JFU golru III/c dan III/d, untuk semua jenis HD ringan

C.   PEJABAT ESELON II

      Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD

1.   Pejabat struktural eselon III, JFT  jenjang Muda ( III/c dan III/d Kesehatan ) dan Penyelia ( III/c dan III/d non kesehatan ), dan JFU golru  III/c dan III/d, untuk jenis hukuman ringan

2.   Pejabat struktural eselon IV, JFT jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan JFU golru II/c s.d III/b, untuk jenis hukuman disiplin sedang huruf  a dan b;

D. PEJABAT ESELON III

      Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD

1.   Pejabat eselon IV, JFT jenjang Pertama ( gol IIIa atau III/b ) dan Pelaksana Lanjutan ( III/a Kesehatan) , dan JFU golru II/c s.d III/b, untuk jenis hukuman disiplin ringan; dan

2.   Pejabat eselon V, JFT jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan JFU golru II/a dan II/b, untuk jenis HD sedang huruf a dan huruf b;

E.   PEJABAT ESELON IV

      Menetapkan penjatuhan HD bagi PNSD

1.   Pejabat struktural eselon V, JFT jenjang Pelaksana(II/a sd II/d) dan Pelaksana Pemula (II/a), dan JFU golru II/a dan II/b, untuk jenis HD ringan

2.   JFU golru I/a s.d I/d, untuk HD tingkat sedang huruf a dan huruf b;

III.   SANKSI BAGI PEJABAT YANG TIDAK MENJATUHKAN HD : Pasal 21

1.      Atasan Pejabat tersebut menjatuhkan sanksi kepada PNS yang melanggar HD

2.      Atasan Pejabat juga wajib menjatuhkan HD kepada Pejabat yang berwenang menghukum.

3.      HD bagi pejabat yang tidak menjatuhkan sanksi = HD bagi PNS yang melanggar

Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi. (Pasal 21)

Ringkasan Materi PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dikutip dari:bkd.kilonprogokab.go.id

Download PP 53 Tahun 2010 Lengkap